Sejumlah komunitas ojek online (ojol) menolak untuk ikut serta dalam aksi yang bertajuk 'Hari Kebangkitan Ojek Online Indonesia', yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (20/5/2025).
Rencana aksi ini telah digembar-gemborkan sejak beberapa hari terakhir dan digaungkan oleh asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
Unjuk rasa ini diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan pengemudi ojol, baik roda dua maupun roda empat, dari berbagai wilayah di Indonesia.
Aksi tersebut direncanakan akan dimulai pada pukul 13.00 WIB di beberapa titik, termasuk Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR-RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi transportasi daring.
Titik aksi akan berpusat di Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR-RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi transportasi daring, serta lokasi-lokasi lain yang berkaitan dengan aplikasi.
Suara terbelah
Meski aksi tersebut disebut bakal dihadiri ribuan pengemudi, beberapa komunitas ojol, seperti Komunitas Pengemudi Ojol Keluarga Besar Driver Jabodetabek (KBDJ), menolak untuk ikut serta.
Ketua KBDJ, Freddy Santoso Suherli, menyatakan anggotanya akan tetap melayani penumpang demi memenuhi kebutuhan keluarga.
"Saya dan KBDJ menghormati dan mendukung perjuangan teman-teman di aksi tersebut agar dapat berjalan sukses. KBDJ tetap bekerja (on bid), mencari rezeki untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari," jelas Freddy.
Freddy juga berharap aksi tersebut dapat berlangsung lancar tanpa tindakan anarkistis. Ia juga meminta agar tidak ada paksaan bagi pengemudi ojol untuk ikut serta.
Ia menginginkan agar semua tuntutan dapat dinegosiasikan bersama pihak aplikator dan pemerintah.
Penolakan juga datang dari Komunitas Ojol Jakarta Utara.
Ketua komunitas tersebut, Mansyur, menyatakan bahwa mereka memilih untuk tetap 'on bid' karena aksi itu berpotensi merugikan dan merusak citra.
"Dengan ini kami menyatakan satu komando untuk tidak ikut serta dalam seruan dan ajakan aksi 20 Mei 2025," ucap Mansyur dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/5/2025).
Ia menegaskan, jika ada pengemudi ojol dari Jakarta Utara yang tetap ikut demo, maka komunitas tidak akan bertanggung jawab.
Keputusan itu, kata Mansyur, sebagai bentuk tanggungjawab organisasi ojol Jakarta Utara dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Di sisi lain, pihaknya berusaha menjaga hubungan baik dengan polisi dan aparat keamanan lainnya.
Respons beragam
Keputusan untuk tidak ikut serta dalam aksi ini menuai berbagai respons dari pengemudi ojol di Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, sebagian dari mereka mengapresiasi langkah tegas tersebut sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi.
"Sementara sebagian lainnya berharap tetap ada ruang dialog agar aspirasi ojol bisa tersalurkan tanpa harus turun ke jalan," ucap Mansyur.
Ia mengimbau agar seluruh pengemudi ojol di Jakarta Utara dapat beraktivitas seperti biasa tanpa terprovokasi oleh ajakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
"Korwil dan URC Jakarta Utara mengimbau seluruh pengemudi ojol di wilayahnya untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa," tutupnya.
Rencana aksi
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, menjelaskan, aksi ini dilakukan untuk memprotes potongan aplikasi yang dianggap terlalu besar.
"Awalnya, potongan tarif yang dilakukan aplikator hanya sekitar 20 persen. Namun, kini naik menjadi 50 persen lebih," ungkapnya.
Menurutnya, potongan yang terlalu besar menyebabkan banyak pengemudi ojol merugi dan merasa resah.
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk memberlakukan payung hukum yang telah diminta sejak 2017, agar pihak aplikator tidak berbuat semena-mena.
Selama aksi, ribuan pengemudi ojol berencana untuk 'off bid' atau berhenti memberikan layanan selama seharian penuh.
Igun meminta maaf kepada masyarakat yang mungkin terdampak oleh aksi ini.
.jpeg)
