Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan terhadap pemain sepak bola asing sangat ketat, berbasis data, dan sepenuhnya sesuai dengan prosedur konstitusi. Hal ini disampaikan di tengah sorotan FIFA yang sedang menyelidiki status kewarganegaraan sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat tim nasional Malaysia.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, menegaskan bahwa meski FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM), tugas kementeriannya hanya sebatas memverifikasi dan memberikan kewarganegaraan, termasuk kepada individu kelahiran luar negeri, sesuai dengan aturan hukum.
"Proses naturalisasi berdasarkan garis keturunan, apakah itu dari ayah, ibu, kakek, nenek, bahkan leluhur yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia," jelas Saifuddin.
Menurutnya, pengaturan ini diatur melalui Pasal 19(1) Konstitusi Federal, dengan mekanisme berlapis sebelum keputusan kewarganegaraan diberikan. Setiap aplikasi diperiksa secara menyeluruh, termasuk wawancara, pengumpulan data biometrik, serta verifikasi dokumen yang harus memenuhi ketentuan hukum.
"Proses ini sangat teliti. Lebih baik kami membutuhkan waktu lebih lama daripada terburu-buru. Semua ada prosedur dan tahap verifikasi yang wajib dipatuhi," tegasnya.
Saifuddin menambahkan, keputusan kementerian selalu berlandaskan pada ketentuan konstitusi. Bila dokumen lengkap yang membuktikan asal-usul keluarga misalnya dari Melaka, Penang, Kuching, atau Kota Kinabalu telah dipenuhi, maka proses akan dilanjutkan sesuai aturan.
Sementara itu, FIFA pada Jumat (26/9) resmi menjatuhkan sanksi kepada FAM dan tujuh pemain naturalisasi Malaysia atas dugaan penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh kewarganegaraan. Badan sepak bola dunia itu menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss (sekitar Rp1,8 miliar), memberikan skorsing 12 bulan kepada para pemain, serta menyerahkan peninjauan kelayakan mereka ke FIFA Football Tribunal.
Kontroversi ini mencuat setelah kemenangan Malaysia 4-0 atas Vietnam pada kualifikasi Piala Asia bulan Juni lalu. Sejak itu, muncul pertanyaan mengenai dokumen dan klaim asal-usul beberapa pemain naturalisasi.
FAM sendiri menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan FIFA. Mereka menegaskan seluruh proses naturalisasi yang dijalankan selalu mengikuti prosedur resmi pemerintah.
