Dalam salah satu menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ada lauk berupa olahan sosis kemasan.
Sosis yang dijadikan lauk MBG untuk siswa adalah sosis kemasan yang biasa dibeli di warung maupun toko kelontong seharga Rp1.000 sebuah.
Wali siswa pun menyayangkan lauk MBG berupa sosis kemasan tersebut.
Menurut salah satu wali siswa, Susiati, sosis kemasan tersebut kurang sehat untuk dikonsumsi anak-anak.
Bahkan, ia kerap melarang anaknya jajan sosis kemasan di toko kelontong.
"Katanya makan bergizi, kok pakai sosis Rp1.000-an di toko," keluh Susiati di Kabupaten Lumajang, Selasa (23/9/2025).
Wali siswa lainnya, Khusnul Khotimah mengatakan, menu MBG yang diberikan kepada putranya juga pernah belum dimasak matang sempurna.
Sehingga, siswa kadang memilih untuk tidak memakannya.
la menduga, makanan tersebut dibuat secara terburu-buru demi mengejar waktu.
"Kadang kurang matang, kalau anak-anak ngeluhnya kan rasanya hambar," kata Khusnul.
"Tapi namanya makanan sehat ya seperti itu, sama seperti di rumah sakit," imbuhnya.
Wali siswa lain, Yanti juga menyebut, tidak jarang anak-anak juga membawa pulang menu MBG yang diterimanya dari sekolah.
Namun, Yanti menyebut, menu MBG yang dibawa pulang oleh para siswa tetap dimakan di rumah.
Meskipun, tidak semua lauk yang akan dimakan.
"Ya dimakan, tapi enggak semuanya, namanya anak-anak diambil yang mereka suka saja," terang Yanti.
Sebelumnya, Bupati Lumajang, Indah Amperawati meminta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk menyesuaikan menu yang disukai anak-anak.
"Dapur juga harus mendengarkan anak, misalnya anak-anak itu enggak suka ini, enggak suka itu."
"Tapi secara umum, sudah bisa ditebak kan, ayam misalnya," pinta Indah kepada SPPG.
Di tempat lain program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini sedang dalam sorotan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten yang menangani MBG.
Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan.
Mereka diundang untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025).
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto mengatakan, pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.
Di sela-sela rapat yang diskors, Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Kabupaten Blora.
Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG.
"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia.
Politikus PDIP ini mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.
"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia.
Dia juga menerangkan bahwa keberadaan MBG di Kabupaten Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).
"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia.
Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran besar namun tidak ada yang mengawasi.
"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," kata Subroto.
"Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terangnya.
Sebelumnya, ia meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.
Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Kabupaten Blora.
Dirinya juga mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing.
Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa tersebut kandungan gizinya cenderung minimalis.
Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan kepada para pelajar tersebut.
"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp5.000 untungnya sudah kebanyakan."
"Bahkan, menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," kata dia.
Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora sebanyak 73 dapur.
Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran.
Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program MBG.
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Agung Cahyono mengakui, jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
"Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ucap Agung saat ditemui di markasnya, Senin (22/9/2025).
Agung menjelaskan, markas komandonya mempunyai tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa, makanya terdapat bintara pembina desa (Babinsa).
Babinsa, kata dia, mempunyai kemampuan teritorial, salah satunya penguasaan wilayah.
Oleh karena itu, aparat TNI yang ditugaskan di desa harus tahu dan mampu mengondisikan situasi di wilayah agar tetap kondusif.
"Salah satunya misalnya ada tanggung jawab wilayahnya itu ada dapur (MBG)."
"Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," terang Agung.
Selain tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga memiliki peran lain yang mendukung program-program pemerintah.
"Termasuk gerakan pangan murah dan lain sebagainya, kedaulatan pangan itu menjadi tugas-tugas tambahan anggota kita di wilayah."
"Jadi tidak ada yang namanya Kodim hanya perang. Karena situasi tidak perang, kita melaksanakan tugas-tugas selain perang."
"Salah satunya itu tadi: penguasaan wilayah kemudian pemberdayaan wilayah daerah," kata Agung.
.jpeg)
