Tingginya pendapatan DPR RI dari tunjangan-tunjangan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Seperti halnya tunjangan beras, tunjangan komunikasi, hingga tunjangan tempat tinggal pengganti rumah dinas.
Kali ini, giliran eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membeberkan pendapatnya. Dia mengatakan, tak masalah apabila gaji DPR RI terbilang besar, seperti halnya Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.
Hanya saja, keuangan para anggota DPR RI harus transparan dan terbuka kepada rakyat. Dengan ini, bisa terlihat mana tunjangan yang pantas dan mana yang tidak pantas.
"Pertanyaan saya, Anda berani keluarin enggak setiap sen yang dipakai? Lu perjalanan ke luar negeri habis berapa ratus miliar coba? Gua mau tahu," kata Ahok saat menjadi bintang tamu pada akun YouTube Big Alpha, dikutip Senin (1/9).
"Tapi semua pengeluaran lu dibuka ke rakyat. Lihat mana pantas enggak pantas. Lu berani buka enggak?" imbuhnya.
Para anggota DPR RI yang seringkali dinas ke luar negeri juga tak luput dari kritiknya. Sebab, kegiatan ini tampak terlalu banyak memakan anggaran.
"Jangan-jangan bahasa Inggris enggak becus mau ke luar negeri melulu lagi. Laporan apa? Nah, itu maksud saya gitu loh. Perlu enggak lu ke luar negeri habisin duit gitu banyak? Saya bilang anggota DPR RI 1 bulan Rp 1 miliar juga boleh gajinya," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga meminta transparansi dari biaya pengadaan, seperti halnya di berbagai tubuh instansi pemerintah seperti DPR RI, TNI, Polri, hingga kementerian-kementerian. Hal ini juga agar rakyat bisa memilah mana pengeluaran yang pantas dan tidak pantas.
"Tapi gua tanya nanti lu keluarin ya. Mana yang enggak pantas buang. Berani ngomong enggak?" tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI hingga kini masih menjadi sasaran rentetan demonstrasi lantaran tingginya angka tunjangan yang didapat mereka. Padahal, kondisi perekonomian masyarakat saat ini tengah tidak baik.
Respons dari beberapa anggota DPR RI pun tampak nirempati setelah rakyat mencoba mengkritik besarnya tunjangan yang didapat. Ditambah, para anggota DPR RI diterpa isu kenaikan gaji. Hal ini tentu bertentangan dengan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
.jpeg)
