Setelah menerjunkan pasukan Garda Nasional ke sejumlah kota untuk meredam demo anti-imigrasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat kehebohan.
Usai mengirim Garda Nasional ke Los Angeles dan Washington DC, sekitar 200 pasukan tiba di Illinois pada Selasa (7/10/2025).
Dalam sebuah unggahan di media sosial Truth Social, Trump bahkan meminta agar Gubernur Illinois JB Pritzker dan Wali Kota Chicago Brandon Johnson dijebloskan ke penjara.
Seruan itu disampaikan karena kedua politikus dari Partai Demokrat tersebut menentang upaya deportasi yang dilakukan Trump, sebagaimana dilansir AFP, Rabu (8/10/2025).
Chicago, kota terbesar di Illinois sekaligus ketiga terbesar di AS, menjadi titik panas terbaru dalam operasi besar-besaran yang digelar oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).
Operasi itu memicu tudingan pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai gugatan hukum di sejumlah kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat.
"Wali Kota Chicago seharusnya dipenjara karena gagal melindungi petugas ICE! Gubernur Pritzker juga," tulis Trump di Truth Social.
Pernyataan itu memperpanjang deretan serangan Trump terhadap lawan politiknya dari Partai Demokrat. Sebelumnya, dia juga kerap menyerukan agar sejumlah tokoh oposisi menghadapi tuntutan hukum.
Trump juga menggelar pertemuan di Gedung Putih membahas kelompok Antifa yang berhalian kiri radikal, dengan fokus pada kota Portland, yang juga dipimpin oleh Demokrat.
Dia sebelumnya telah menyebut Antifa sebagai organisasi teroris, meski kelompok itu tidak memiliki struktur yang jelas.
"Kita menghadapi ancaman terorisme sayap kiri yang sangat serius di negara ini," ujar Trump.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem yang baru saja kembali dari Portland menyatakan, para demonstran Antifa sama berbahayanya dengan Hamas.
"Mereka memiliki agenda untuk menghancurkan kita, sama seperti kelompok teroris lainnya," kata Noem.
Di sisi lain, Pritzker, yang disebut-sebut sebagai calon potensial Partai Demokrat untuk pemilu presiden 2028, menegaskan tidak akan mundur dari sikapnya menolak kebijakan deportasi massal.
"Apa lagi yang tersisa di jalan menuju otoritarianisme penuh? Kita semua harus berdiri dan bersuara," tulisnya di platform media sosial X.
Sementara itu, Johnson sebelumnya mengumumkan pembentukan "zona bebas ICE" di properti milik pemerintah kota.
Langkah tersebut merupakan respons atas penggerebekan yang bahkan melibatkan helikopter tempur Black Hawk di kompleks perumahan.
Johnson juga menuding Partai Republik berusaha memulai kembali Perang Saudara.
.jpeg)
