.webp)
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 menuai berbagai kritik dari masyarakat. Program yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional ini tetap berjalan selama bulan puasa dengan penyesuaian berupa pembagian makanan kering agar dapat dikonsumsi saat berbuka. Namun, di sejumlah daerah, kebijakan tersebut justru memunculkan sorotan terkait kualitas, komposisi, hingga transparansi anggaran.
Kritik dari Daerah
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta adanya perbaikan komposisi menu serta pencantuman harga per porsi pada paket MBG. Permintaan ini muncul setelah beredarnya keluhan masyarakat mengenai isi paket yang dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 ribu per porsi. Menu seperti roti kering, kacang, dan gorengan dianggap kurang memenuhi standar gizi yang diharapkan.
Hal serupa terjadi di Solo. Wali Kota Respati Ardi meminta evaluasi menyeluruh terhadap menu MBG Ramadan setelah menerima berbagai aduan warga. Beberapa orang tua melaporkan telur rebus yang belum matang sempurna serta buah yang kualitasnya kurang baik.
Di Lumajang, keluhan warga juga mencuat melalui forum komunikasi masyarakat. Paket yang berisi telur rebus, buah, roti kecil, dan kacang dipertanyakan kelayakannya, terutama jika dibandingkan dengan anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp15 ribu per porsi.
Sorotan Organisasi Pendidikan
Tak hanya kepala daerah dan orang tua, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut mengkritik kebijakan makanan kering selama Ramadan. Koordinator Nasional JPPI menilai menu seperti telur asin dan abon memiliki kandungan natrium tinggi yang kurang sesuai dengan prinsip pemenuhan gizi anak. JPPI juga menyarankan agar sekolah atau kantin setempat lebih dilibatkan karena dinilai lebih memahami kebutuhan dan selera siswa.
Isu Transparansi dan Keamanan Pangan
Selain kualitas dan komposisi, isu lain yang mencuat adalah tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada beberapa paket makanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap keamanan pangan, terutama jika makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak.
Transparansi anggaran juga menjadi perhatian. Publik mempertanyakan kesesuaian antara nilai anggaran per porsi dengan isi paket yang diterima. Tanpa penjelasan terbuka mengenai rincian biaya, persepsi negatif mudah berkembang di masyarakat.
Antara Tujuan Mulia dan Tantangan Implementasi
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan mulia: memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang memadai. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi, pengawasan mutu, serta komunikasi publik.
Ramadan memang membawa kondisi khusus. Makanan basah berisiko basi jika dibagikan pada pagi hari. Namun, pilihan makanan kering tetap harus mempertimbangkan keseimbangan gizi, kualitas bahan, serta keamanan konsumsi.
Evaluasi menyeluruh, pelibatan pemerintah daerah, dan transparansi yang lebih terbuka menjadi kunci agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Tanpa perbaikan, program yang seharusnya menjadi solusi gizi bisa berubah menjadi polemik berkepanjangan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya paket makanan, tetapi dari kualitas gizi dan kepercayaan publik yang terjaga.
