Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan alasan pengadaan 21.800 sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, terutama daerah pedesaan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Program ini menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, termasuk desa-desa yang hanya bisa diakses dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Motor Listrik untuk Operasional SPPG
Dadan menegaskan bahwa motor listrik tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para pegawai lainnya.
Pengadaan ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025. Sementara itu, untuk tahun 2026, BGN memastikan tidak ada rencana tambahan pembelian kendaraan serupa.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu, karena ini anggaran 2025. Tahun 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” jelasnya.
Klarifikasi Isu 70.000 Motor Listrik
Sebelumnya, isu mengenai pengadaan motor listrik untuk program MBG menjadi viral di media sosial. Sebuah video menyebutkan adanya hingga 70.000 unit motor listrik yang dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Dadan membantah klaim tersebut. Ia menyebut jumlah sebenarnya tidak mencapai angka tersebut, melainkan sekitar 21.800 hingga 25.000 unit.
BGN juga menyatakan bahwa kendaraan tersebut belum sepenuhnya didistribusikan ke seluruh wilayah.
Sorotan Publik terhadap Pengadaan
Pengadaan motor listrik ini menuai perhatian publik, terutama terkait besaran anggaran dan urgensinya dalam program MBG.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah yang membutuhkan.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk mendukung operasional di lapangan.
Kesimpulan
BGN menegaskan bahwa pengadaan motor listrik bertujuan untuk mendukung distribusi dan operasional program MBG di wilayah terpencil. Meski begitu, polemik di masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memerlukan penjelasan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.


