Bataranews – Aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur berujung ricuh pada Selasa malam (21/4/2026). Situasi memanas membuat aparat keamanan harus membubarkan massa secara paksa.
Di tengah kondisi tersebut, Rudy Mas'ud menjadi sorotan setelah memilih tidak menemui massa aksi yang sejak siang menyuarakan tuntutan mereka.
Gubernur Tinggalkan Lokasi dengan Pengawalan Ketat
Sekitar pukul 21.10 WITA, Rudy Mas'ud terlihat keluar dari kantor gubernur setelah situasi mulai terkendali.
Dengan pengawalan ketat aparat, ia langsung menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
Tidak ada pernyataan yang disampaikan kepada media, meski sejumlah wartawan telah menunggu untuk meminta klarifikasi.
Pemprov Tolak Audiensi dengan Massa
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa gubernur dan wakil gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.
Namun, pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima permintaan audiensi dari massa.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujarnya.
Aksi Memanas, Aparat Turunkan Water Cannon
Ketegangan mulai meningkat sekitar pukul 18.00 WITA. Bentrokan antara massa dan aparat tak terhindarkan hingga terjadi aksi saling lempar.
Situasi akhirnya dikendalikan setelah polisi mengerahkan water cannon pada pukul 20.03 WITA untuk membubarkan kerumunan.
Sorotan Anggaran dan Gaya Hidup Pejabat
Aksi demonstrasi ini membawa tiga tuntutan utama, yakni evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik KKN, serta dorongan agar DPRD memperkuat fungsi pengawasan.
Namun, isu yang paling memicu kemarahan massa adalah terkait anggaran dan gaya hidup pejabat.
Beberapa poin yang disorot antara lain:
Renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar, termasuk fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran
Pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar
Sikap tidak adanya komunikasi langsung dari pihak pemerintah dinilai memperkeruh situasi dan menambah kekecewaan publik.
Kesimpulan
Kericuhan aksi di Kalimantan Timur tidak hanya mencerminkan ketegangan di lapangan, tetapi juga menunjukkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ke depan, transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk meredam potensi konflik serupa.
.webp)
