-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

⚠️ Menkeu Purbaya Copot 2 Pejabat, Restitusi Pajak Dinilai Tak Terkendali!

Mei 05, 2026 Last Updated 2026-05-05T07:07:13Z



Bataranews– Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas pejabat yang tidak mampu mengendalikan pencairan restitusi pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.


⚖️ Tindakan Tegas terhadap Pejabat


Purbaya mengungkapkan telah melakukan investigasi terhadap lima pejabat dengan kewenangan terbesar dalam penerbitan restitusi. Dari hasil tersebut, dua pejabat dipastikan akan dicopot dalam waktu dekat sebagai bentuk sanksi tegas.


Ia menekankan bahwa langkah ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran agar menjalankan instruksi dengan disiplin dan tidak mengeluarkan restitusi secara berlebihan.


📊 Lonjakan Restitusi Jadi Sorotan


Menurut Purbaya, lonjakan restitusi yang tidak terkendali menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan bahwa kebijakan harus dijalankan secara hati-hati, bukan “jor-joran” tanpa perhitungan matang.


Masalah ini dinilai berakar dari lemahnya kontrol internal serta kurangnya kehati-hatian dalam proses persetujuan restitusi.


🧾 Masalah Data dan Misinformasi


Purbaya juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data dari internal. Ia mengaku sempat salah memperkirakan jumlah restitusi karena informasi yang diberikan tidak akurat dibandingkan realisasi di lapangan.


Hal ini membuat angka restitusi yang keluar jauh lebih besar dari prediksi awal yang disampaikan dalam rapat internal.


🔧 Perbaikan Sistem Pengawasan


Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan akan memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan agar lebih akurat dan transparan. Purbaya menegaskan tidak boleh lagi terjadi kesalahan informasi yang berdampak pada kebijakan fiskal.


Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan disiplin serta akuntabilitas di lingkungan kementerian.


🧾 Kesimpulan


Pencopotan dua pejabat menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi pengelolaan restitusi pajak. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan negara.