.jfif)
Sempat Tolak Motor Listrik MBG, Menkeu Purbaya Akui Kecele dan Harap Jadi Pelajaran bagi Pemerintah
Bataranews– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku "kecele" terkait polemik pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut sebelumnya telah menolak usulan pengadaan tersebut, namun anggaran ternyata tetap berjalan karena persoalan dalam sistem penganggaran pemerintah.
Purbaya Sebut Ada Celah dalam Sistem Anggaran
Purbaya menjelaskan bahwa dirinya sempat menolak rencana pembelian motor listrik bagi operasional program MBG. Namun, belakangan diketahui anggaran tersebut tetap muncul dan sebagian telah direalisasikan.
Menurutnya, kejadian itu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan perencanaan anggaran agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa mendatang. Ia bahkan menyebut adanya kelemahan pada sistem perangkat lunak penganggaran yang menyebabkan usulan yang telah ditolak masih dapat lolos dalam proses administrasi.
Pengadaan Berasal dari Anggaran Tahun Sebelumnya
Menkeu menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bukan berasal dari anggaran tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari perencanaan tahun sebelumnya yang proses administrasi dan realisasinya berlanjut hingga tahun berjalan.
Purbaya memastikan pemerintah tidak lagi mengalokasikan dana baru untuk pembelian motor listrik bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2026.
BGN Beri Penjelasan Soal Kebutuhan Operasional
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa motor listrik tersebut dirancang untuk mendukung operasional petugas di daerah yang sulit dijangkau. Kendaraan tersebut akan digunakan oleh SPPG dalam mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah.
BGN menyebut realisasi pengadaan mencapai lebih dari 21 ribu unit dari target sekitar 25 ribu unit yang direncanakan sebelumnya. Namun, sisa anggaran yang tidak terealisasi dikembalikan ke kas negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Purbaya Harap Jadi Evaluasi Bersama
Purbaya menilai polemik ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia meminta sistem penganggaran diperkuat agar setiap usulan belanja dapat dipantau secara lebih ketat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan polemik terkait penggunaan anggaran negara.
Dampak ke Depan
Pemerintah berencana melakukan perbaikan pada sistem penganggaran dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan terus dipantau untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kesimpulan
Pengakuan Menkeu Purbaya yang merasa "kecele" dalam polemik motor listrik MBG menjadi sorotan publik. Meski sebelumnya telah menolak usulan tersebut, anggaran ternyata tetap berjalan karena persoalan dalam sistem penganggaran. Pemerintah kini berupaya menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola anggaran negara ke depan.
.webp)
.webp)