Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penataan ulang penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan gizi pemerintah semakin tepat sasaran.
Dalam proses tersebut, BGN menemukan ratusan sekolah swasta yang masuk kategori sekolah elite menyatakan tidak membutuhkan program MBG. Pemerintah memastikan sekolah yang menolak tidak akan dipaksa menerima program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses penataan atau refocusing penerima manfaat MBG masih berlangsung. Pemerintah sedang menyisir data penerima untuk menentukan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
"Sedang kita hitung target penerima manfaat setelah refocusing. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Ratusan Sekolah Swasta Nyatakan Tak Perlu MBG
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN tidak mengambil keputusan secara sepihak. Pihaknya telah berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan masing-masing sekolah terhadap program MBG.
Dari komunikasi tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyampaikan bahwa mereka tidak membutuhkan program makanan bergizi gratis.
Sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki biaya pendidikan yang relatif tinggi dan mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang dinilai mampu.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu," kata Sudaryono.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyisiran ulang penerima manfaat MBG.
Pemerintah Tak Akan Memaksa Sekolah
BGN memastikan program MBG tidak akan dipaksakan kepada sekolah yang secara resmi menyatakan tidak membutuhkan atau tidak menginginkan program tersebut.
Sudaryono menekankan bahwa program MBG seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dukungan dan intervensi gizi dari pemerintah.
"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," tegasnya.
Meski demikian, BGN belum mengumumkan angka final mengenai jumlah sekolah dan penerima manfaat yang akan dikeluarkan dari daftar program setelah proses refocusing selesai.
Menurut Sudaryono, data penerima manfaat masih bersifat dinamis karena proses pendataan dan verifikasi di lapangan terus berjalan.
"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Sekitar 8 Juta Penerima Berpotensi Dicoret
Wacana penataan ulang penerima MBG sebelumnya juga disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Ia menyebut sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima MBG dalam proses refocusing.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih terarah kepada kelompok yang paling membutuhkan. Selain meningkatkan ketepatan sasaran, langkah tersebut juga diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran program menjadi lebih efisien.
Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang turut dievaluasi adalah siswa tingkat SMA, terutama mereka yang bersekolah di lingkungan pendidikan dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa refocusing bukan berarti mengurangi perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Penataan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat sehingga program MBG dapat difokuskan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan gizi lebih besar.
Dengan proses penyisiran yang masih berlangsung, BGN belum menetapkan angka final penerima manfaat setelah refocusing. Pemerintah baru akan menyampaikan data resmi setelah seluruh proses pendataan dan evaluasi selesai.(Rhz2797)
.webp)
