Warga Prancis kembali menggelar demonstrasi menolak perpanjangan usia pensiun pada Selasa (28/3).
Sejumlah pedemo sampai membakar tong sampah, mobil, hingga bank dalam aksi tersebut.
Reuters melaporkan ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota Prancis, seperti Rennes, Bordeaux, Toulouse, dan Nantes.
Mereka berunjuk rasa setelah pemerintah menolak permintaan serikat pekerja untuk menangguhkan dan mempertimbangkan kembali RUU soal usia pensiun pekerja yang ditambah dua tahun menjadi 64 tahun.
Para warga lantas marah dan mendesak pemerintah mencari jalan keluar lain untuk mengatasi krisis.
Dalam salah satu unjuk rasa, massa yang membara membakar bagian depan cabang bank BNP Paribas di kota barat Nantes. Sebuah mobil di sekitar pedemo juga ikut jadi korban pembakaran.
Beberapa orang bahkan menembakkan kembang api ke arah polisi di wilayah itu.
Sementara itu, di Prancis barat, pedemo memblokir jalan lingkar Rennes dan membakar mobil yang teronggok di jalan. Di Paris dan Marseille, mereka memblokir rel kereta untuk beberapa waktu.
Pemogokan juga terjadi di sektor transportasi, penerbangan, dan energi sehingga mengganggu perjalanan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat 740 ribu orang ikut dalam protes pada Selasa di seluruh negeri tersebut. Jumlah itu jauh di bawah rekor 1,09 juta yang terjadi pada demo Kamis (23/3) lalu.
Protes kemarin memang dinilai lebih damai ketimbang protes pada Kamis lalu. Saat itu, para perusuh 'Blok Hitam' sampai menghancurkan kaca jendela toko, halte bus, dan menggeledah restoran McDonald's di Paris. Kerusuhan itu turut terjadi di kota-kota lain.
Sejak pertengahan Januari, jutaan warga Prancis memang sudah berdemonstrasi dan mogok massal untuk menolak RUU perpanjangan usia kerja.
Protes itu meningkat terutama setelah pemerintah menggunakan kuasa khususnya untuk meloloskan RUU melalui parlemen tanpa pemungutan suara.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim perubahan itu diperlukan demi menjaga keseimbangan keuangan negara. Namun serikat pekerja dan partai oposisi menolak dan menegaskan ada cara lain untuk mengatasi krisis.
"Kami telah mengusulkan jalan keluar dan tidak dapat ditoleransi bahwa kami dihalangi lagi," kata ketua serikat CFDR, Laurent Berger, kepada wartawan.
Pemerintah sejauh ini menyatakan bersedia bicara dengan serikat pekerja, namun tak bisa membatalkan RUU tersebut.
Perdana Menteri Elisabeth Borne menawarkan untuk bertemu serikat pekerja pada Senin dan Selasa mendatang.
Sementara itu, serikat pekerja menyatakan bakal kembali menggelar protes pada Kamis, 6 April.[SB]
