Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengingatkan agar Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak menyampaikan hal yang bersifat personal terkait berbagai isu yang menerpanya.
Aria menyampaikan hal itu sebagai respons atas pernyataan Jokowi tentang isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
“Saya tidak menyayangkan, saya hanya ingin menambahkan supaya Pak Jokowi tidak hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih personal terkait berbagai hal yang dia rasakan terkait dengan intrik-intrik yang selama ini ada,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025), seperti dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Nandha Aprilia dan Ian Varis.
Intrik-intrik tersebut, kata Aria, termasuk usulan pemakzulan Gibran dan isu ijazah palsu Jokowi.
“Baik itu menyangkut isu pemakzulan masalah ijazah saya melihat itu satu hal yang biasa dalam hal dinamika politik di negeri ini.”
Menurutnya, hal semacam itu juga dirasakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Itu juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Airlangga. Semua merasakan itu dan tidak disampaikan juga ke publik,” tuturnya.
“Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan yang pernah jadi pemimpin presiden republik ini, presiden dua periode, gubernur dan wali kota.”
Menurutnya, Jokowi justru perlu memberikan semangat kepada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit dan maju untuk bisa menghadapi persoalan persoalan, daripada mendengarkan keluh kesah yang hampir ada di setiap pemimpin dan politisi di Indonesia.
Sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Gibran.
“Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata dia.
“Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik untukmenurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade.”
