Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al-Banna Choiruzzad, menilai Indonesia harus mampu mengubah dinamika internal Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila keikutsertaan Indonesia di dalamnya tidak dapat dihindari.
Menurut Shofwan, sikap tegas Indonesia semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang kian rentan serta tindakan Amerika Serikat yang dinilai kerap melanggar berbagai kesepakatan internasional.
“Jika Indonesia tidak bisa keluar dan terlanjur bergabung, pastikan bahwa Indonesia mampu mengubah ‘permainan’ di dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Trump,” ujar Shofwan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/1/2026).
Ia menegaskan keterlibatan Indonesia tidak boleh menempatkan negara ini dalam posisi subordinat atau sekadar mengikuti kepentingan Washington. Menurutnya, Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
“Indonesia tidak boleh menjadi antek-antek Trump, apalagi dijadikan satpam untuk mengamankan proyek real estate dengan dalih pengiriman pasukan stabilisasi internasional,” tegasnya.
Shofwan juga mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap sikap resmi Presiden Prabowo Subianto di forum internasional. Ia merujuk pidato Presiden Prabowo di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu yang menolak doktrin bahwa kekuatan dapat digunakan secara sewenang-wenang.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengutip pemikiran Thucydides yang menyebut bahwa pihak kuat cenderung bertindak semaunya, sementara pihak lemah harus menanggung akibatnya. Indonesia, kata Presiden, harus menolak doktrin tersebut dan membela keadilan internasional.
Lebih lanjut, Shofwan menilai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Trump tidak dilandasi semangat perdamaian yang sejati, melainkan lebih mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Trump dan AS menciptakan kondisi ini bukan demi perdamaian, tetapi demi kepentingan mereka sendiri,” pungkasnya.
