Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang zakat kembali memantik polemik di ruang publik. Kritik yang muncul tidak lagi sekadar menyentuh aspek efektivitas pengelolaan, tetapi juga merambah wilayah teologis yang sensitif. Sebagian kalangan menilai ucapannya berbahaya, sementara yang lain melihatnya sebagai refleksi kritis atas tata kelola filantropi Islam.
Kontroversi menguat ketika ia menyatakan bahwa “meninggalkan zakat dapat membawa kemajuan umat” serta menyebut sedekah lebih populer daripada zakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dua pernyataan ini segera dipahami secara literal sebagai ajakan menanggalkan kewajiban syariat. Reaksi keras pun tak terhindarkan, mengingat zakat adalah rukun Islam dan bagian dari fondasi keimanan.
Namun, pernyataan tersebut patut dibaca dalam konteks reflektif yang lebih luas. Yang dipersoalkan tampaknya bukan eksistensi zakat sebagai kewajiban, melainkan cara umat memaknainya. Kritiknya lebih mengarah pada mentalitas yang berhenti pada batas minimal kewajiban, bukan pada penghapusan norma itu sendiri.
Zakat dalam Kerangka Maqasid
Dalam perspektif maqasid al-shariah, Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan dan menghadirkan keadilan. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ia memiliki dimensi transendental sekaligus sosial.
Pemikiran ini diperluas oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem maqasid yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented approach). Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, keberhasilan zakat tidak cukup diukur dari terpenuhinya angka 2,5 persen, tetapi dari dampaknya terhadap struktur kemiskinan dan ketimpangan.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Angka 2,5 persen kerap diperlakukan seolah garis akhir tanggung jawab sosial, padahal dalam konstruksi fikih ia adalah batas bawah, bukan batas atas. Ia fondasi, bukan atap bangunan kesejahteraan.
Peran Sedekah dan Wakaf
Distribusi zakat terikat pada delapan golongan (asnaf) penerima. Ketentuan ini adalah norma yang tidak dapat diabaikan. Namun, kebutuhan kemanusiaan modern sering kali melampaui kategorisasi tersebut. Dalam situasi bencana, misalnya, tidak semua korban otomatis masuk definisi asnaf.
Di titik inilah sedekah dan wakaf memainkan peran penting. Sedekah tidak dibatasi kadar tertentu dan tidak terikat klasifikasi rigid penerima. Wakaf bahkan menawarkan dimensi keberlanjutan melalui pengelolaan aset produktif untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Pengalaman negara lain menunjukkan hal itu bukan sekadar teori. Di Turki, pengelolaan wakaf yang profesional menopang pembiayaan pendidikan dan layanan sosial. Di Malaysia, wakaf tunai dan pengembangan aset komersial menjadi sumber pendanaan sekolah, klinik, serta program pemberdayaan ekonomi umat.
Di Indonesia, langkah inovatif juga mulai terlihat. Masjid Istiqlal melalui Istiqlal Global Fund mengintegrasikan wakaf dengan instrumen keuangan kontemporer. Pada Desember 2025, masjid tersebut meluncurkan program Wakaf Saham di Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Majoris Asset Management. Inovasi ini memungkinkan wakaf dikelola secara produktif melalui pasar modal syariah, dengan hasilnya menopang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga kegiatan kemanusiaan.
Terobosan tersebut menegaskan bahwa wakaf tidak harus terjebak dalam bentuk konvensional. Ia dapat bertransformasi menjadi instrumen keuangan modern tanpa kehilangan ruh spiritualnya.
Menuju Ekosistem Filantropi yang Integratif
Karena itu, yang semestinya dikedepankan bukanlah perdebatan mengenai sah atau tidaknya 2,5 persen, melainkan bagaimana membangun ekosistem filantropi Islam yang integratif dan berorientasi pada dampak.
Zakat menjaga kepastian normatif dan distribusi dasar yang terstruktur. Sedekah memperluas empati sosial tanpa batas kuantitatif. Wakaf membangun keberlanjutan melalui pengelolaan aset produktif jangka panjang. Ketiganya bukan untuk dipertentangkan, melainkan diposisikan sebagai satu sistem yang saling melengkapi.
Jika dibaca dalam bingkai ini, pernyataan Nasaruddin Umar lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap kepuasan normatif yang berhenti pada batas minimal, bukan ajakan meninggalkan zakat. Menunaikan zakat adalah kewajiban, tetapi memperluas solidaritas sosial melalui sedekah dan wakaf adalah keniscayaan moral di tengah kompleksitas kemiskinan modern.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan filantropi Islam bukan terletak pada seberapa ketat menjaga angka 2,5 persen, melainkan pada sejauh mana ia mampu mengurangi penderitaan dan menghadirkan keadilan sosial yang nyata. Refleksi atas efektivitas bukan ancaman bagi syariat, melainkan upaya meneguhkan tujuan luhur yang dikandungnya.
