BATARANEWS – Isu pembayaran pajak kendaraan tanpa menggunakan KTP pemilik asli kembali menjadi sorotan. Banyak yang menyebut hal tersebut bisa membuat STNK tidak sah secara hukum.
Menanggapi hal itu, pihak kepolisian memberikan penjelasan resmi terkait prosedur yang benar sesuai aturan yang berlaku.
KTP Jadi Syarat Wajib Pengesahan STNK
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, Prianggo Malau, menjelaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan SWDKLLJ merupakan bagian dari proses pengesahan STNK.
Hal ini telah diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Dalam proses tersebut, pemohon wajib melampirkan sejumlah dokumen, termasuk KTP asli sesuai data yang tertera di STNK.
Boleh Diwakilkan, Tapi Ada Syarat
Prianggo menegaskan bahwa pembayaran pajak memang bisa diwakilkan oleh pihak lain.
Namun, harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai serta fotokopi KTP pemberi kuasa agar tetap sah secara hukum.
Tanpa dokumen tersebut, permohonan berpotensi ditolak.
Dokumen Tidak Lengkap, Permohonan Bisa Ditolak
Dalam proses registrasi, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data sebelum pengesahan STNK dilakukan.
Jika persyaratan tidak lengkap atau tidak sah, maka permohonan wajib dikembalikan sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh data kendaraan dan pemiliknya tercatat secara resmi dalam sistem.
Risiko Jika Tidak Sesuai Prosedur
Penggunaan identitas yang tidak sah atau proses yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
STNK hanya dinyatakan sah apabila diterbitkan melalui mekanisme resmi, memenuhi persyaratan, dan terverifikasi dalam sistem registrasi kendaraan.
Kesimpulan
Membayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik bukan berarti langsung membuat STNK tidak sah, tetapi bisa bermasalah jika tidak memenuhi prosedur yang benar. Pastikan semua dokumen lengkap agar proses pengesahan berjalan sesuai aturan dan aman secara hukum.
