Kasus videografer Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik setelah berujung vonis bebas di pengadilan. Sebelumnya, Amsal sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek video profil desa yang disebut merugikan negara hingga Rp202 juta.
Namun dalam persidangan, tuduhan tersebut tidak terbukti. Sejumlah kepala desa bahkan menyatakan tidak merasa dirugikan atas pekerjaan yang dilakukan Amsal, sehingga hakim memutuskan membebaskannya.
Di tengah kasus tersebut, muncul polemik lain setelah anggota DPR RI Hinca Panjaitan menyinggung dugaan adanya pemberian mobil dari Bupati Karo Antonius Ginting kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Dugaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI.
Hinca mempertanyakan apakah fasilitas kendaraan tersebut berpengaruh terhadap penanganan perkara, termasuk dugaan bahwa aparat penegak hukum hanya fokus pada pihak pekerja kreatif tanpa menyentuh pejabat terkait.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo memberikan klarifikasi bahwa kendaraan yang digunakan Kejari Karo bukanlah hibah, melainkan berstatus pinjam pakai aset daerah yang telah diatur melalui perjanjian resmi sejak 2024 hingga 2029.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam kasus ini bukan bentuk intervensi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan agar proses hukum berjalan adil.
Ia juga menyebut bahwa perhatian terhadap kasus ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat kecil mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Di sisi lain, jaksa Wira Arizona turut menjadi sorotan setelah muncul tudingan intimidasi terhadap Amsal saat berada di rumah tahanan. Tuduhan tersebut dibantah oleh Wira, yang menyatakan tidak pernah memberikan tekanan dan menyebut pemberian makanan kepada tahanan sebagai bentuk kepedulian.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat, terutama terkait profesionalitas aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap pekerja di sektor ekonomi kreatif.
.jpg.webp)
