Bataranews– Dinamika politik nasional kembali memanas setelah sejumlah partai pendukung pemerintah menyoroti posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kekuatan penyeimbang.
Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Mukhamad Misbakhun, menilai partai politik perlu menunjukkan sikap yang jelas dan konsisten dalam merespons berbagai isu nasional.
Golkar Soroti Sikap Politik "Dua Kaki"
Menurut Misbakhun, perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar partai politik tidak terkesan mengambil keuntungan dari keberhasilan pemerintah sekaligus menjaga jarak saat muncul persoalan.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik. Tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan," ujar Misbakhun, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan bahwa meski Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai tetap perlu memperjelas posisinya apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
Kritik Harus Proporsional dan Solutif
Misbakhun juga menyinggung pengalaman panjang PDIP dalam memimpin pemerintahan selama dua periode terakhir.
Menurutnya, sebagai partai yang memiliki pengalaman besar dalam pengelolaan negara, kritik yang disampaikan seharusnya lebih matang, proporsional, dan memberikan solusi.
"Kritik itu penting dalam demokrasi. Namun dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas," katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk dalam penanganan berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik seperti kasus Makan Bergizi Gratis (MBG).
PKB dan NasDem Ikut Menyoroti
Sorotan terhadap posisi politik PDIP tidak hanya datang dari Golkar.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap lebih tegas setelah politikus PDIP Andi Widjajanto terlihat ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurut Jazilul, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka posisi oposisi sebaiknya dinyatakan secara jelas.
Hal senada juga disampaikan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia menilai PDIP perlu menunjukkan ketegasan apabila memang ingin berada di luar pemerintahan.
"Kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuma mau senangnya saja, tapi saat susah tidak mau," kata Sahroni.
PDIP Tegaskan Bukan Sikap Abu-Abu
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah bukanlah sikap politik yang abu-abu.
Menurut Said, keputusan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.
"Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said.
Deddy Sitorus Sindir Partai Koalisi
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus bahkan menyindir balik partai-partai koalisi yang dianggap terlalu mencampuri urusan internal partainya.
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan dan tetap bisa berkembang meski berada di luar pemerintahan.
Menurut Deddy, keberadaan partai di luar pemerintahan justru penting untuk menjaga fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem demokrasi.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut terhadap eksekutif, apa bedanya kita dengan era Orde Baru? Indonesia adalah negara demokrasi dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar serta menyehatkan," tegasnya.
Perdebatan Peran Penyeimbang Berlanjut
Perdebatan mengenai posisi politik PDIP sebagai penyeimbang diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di satu sisi, partai-partai koalisi meminta ketegasan posisi politik, sementara PDIP menilai peran pengawasan dari luar pemerintahan tetap penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
.webp)
