Bataranews– Perekonomian Indonesia dinilai tengah menghadapi kondisi permacrisis, yakni situasi ketika berbagai krisis terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan tekanan tersebut berasal dari faktor eksternal maupun persoalan domestik yang meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.
Tekanan Global dan Masalah Domestik Bertemu
Menurut Bhima, tantangan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi. Di sisi lain, kondisi dalam negeri juga menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang semakin sempit.
Selain itu, ia menilai menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah, melemahnya aktivitas industri manufaktur, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal turut memperberat kondisi ekonomi.
"Kombinasi berbagai tekanan tersebut menjadi tantangan besar bagi perekonomian nasional apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat," ujarnya.
Ancaman PHK Massal Mengintai
Bhima memperingatkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, Indonesia berpotensi menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.
Menurutnya, sektor manufaktur menjadi yang paling rentan, terutama industri otomotif dan elektronik yang sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah, kepastian kebijakan pemerintah, serta biaya produksi.
Ia memperkirakan sejumlah perusahaan, khususnya yang berasal dari Jepang, akan melakukan penyesuaian harga produk dalam beberapa bulan ke depan akibat meningkatnya biaya produksi.
Daya Beli Berpotensi Melemah
Kenaikan harga produk otomotif dan elektronik dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat.
Jika permintaan pasar terus melemah, perusahaan diperkirakan akan melakukan langkah efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja.
Bhima memperkirakan pengurangan karyawan dapat mencapai sekitar 10 persen sebagai salah satu strategi perusahaan menekan biaya operasional.
Pemerintah Diminta Segera Bertindak
Untuk mengurangi risiko tersebut, Bhima mendorong pemerintah segera memulihkan kredibilitas kebijakan ekonomi melalui penyusunan strategi yang lebih berpihak kepada dunia usaha.
Ia menilai kebijakan pemerintah sebaiknya difokuskan pada upaya menekan biaya produksi, menjaga iklim investasi, serta tidak menambah beban terhadap kondisi fiskal negara.
Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan stimulus kepada kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik.
Kesimpulan
Kondisi permacrisis yang disebut tengah dihadapi Indonesia dinilai dapat memicu perlambatan ekonomi hingga meningkatkan risiko PHK massal apabila tidak segera diantisipasi. Sejumlah ekonom menilai diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
