Mantan Menteri Keuangan di era Orde Baru, Fuad Bawazier menilai terungkapnya kasus Rafael Alun yang bermula dari kasus sok gagah-gagahan anaknya, Mario Dandy menjadi pandora bagi kasus-kasus lain, terutama masalah harta fantastis para pegawai pajak dan bea cukai.
"Berbagai macam analisa dikemukakan mulai dari SMI yang telah kehilangan kepekaan (no sensitivity), telah terlalu lama menjabat, telah merasa menjadi God Father Kemenkeu, dan percaya dirinya sebagai menteri keuangan terbaik di dunia.
SMI merasa sebagai menteri terbaiknya Jokowi sehingga tidak tersentuh, tidak dapat dilengserkan seperti dalam kasus Bank Century ketika Sri Mulyani terpental dan ditampung Bank Dunia untuk dipoles lebih lanjut sebelum dilepas kembali.
Tapi kali ini badai datang dari jajarannya sendiri, dari DJP. Sebenarnya di DJP jauh lebih banyak pegawai yang baik dari pada pegawai yang rusak," kata Fuad.
Menurut Fuad, hubungan antara DJP dan Sri Mulyani sebenarnya saling membutuhkan. Ia mencontohkan banyak laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mandek ketika di tangan Sri Mulyani.
"Namun yang jelek-jelek itu lebih berkesempatan untuk konsolidasi dan mengorganisir diri seperti dalam Blasting Ryder Club (Moge Club DJP) yang merupakan Club Elite di lingkungan pajak. Singkat cerita, kelompok elit pajak ini mampu lobby-lobby ke atasan sehingga semua laporan terhadap elit ini tidak di proses, lumpuh, ewuh pekewuh.
Laporan dari BPK dan PPATK tidak diproses, tidak bisa tembus. Elit ini terasa sakti dan semakin merajalela. SMI sebagai God Father membiarkan atau sengaja tidak memproses laporan-laporan tentang mereka.
Why? Karena SMI merasa sudah dekat dengan elit ini dan elit ini penting bagi SMI. Sekurang-kurangnya elit ini tidak cerewet menuntut pemisahan organisasi DJP dari Kemenkeu. Di sini ada take and give antara SMI dan elit DJP," jelasnya.
Sebagai senior, lanjut Fuad, ia meminta agar Sri Mulyani jangan berpolitik dan mengembalikan sisi profesionalitasnya sebagai menteri.
"Ini adalah sifat politik SMI. Kami para seniornya merasa prihatin. Kami para seniornya meminta agar SMI berlaku profesional saja.
Tapi apa yang kami lihat sungguh sebaliknya, SMI semakin menjadi politisi. Kami ambil beberapa contoh saja," tegasnya.
Selain itu, Fuad juga membantah bahwa banyak andil besar Sri Mulyani mengembalikan aset-aset milik negara.
"Pertama, SMI mengatakan bahwa selama Orde Baru, Menkeu-nya tidak mencatat aset-aset negara dengan mengambil contoh yang bombastis yaitu bila Istana Negara dituntut oleh anak cucunya penjajah maka kita bisa kalah dsb.
Karena itu SMI bikin projek pencatatan aset negara dan seperti biasanya dananya dari utang. Diklaim sebagai "untuk pertama kalinya" aset negara kini dicatat," tegasnya.
"Contoh kedua, SMI mengatakan sewaktu dia menjadi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya diakhir 2005, Kementerian Keuangan seperti hutan belantara bla bla bla. Kembali SMI ingin menunjukkan dirinya sebagai pahlawan yang mampu membenahi Kementerian sambil menenggelamkan para seniornya. Sungguh pernyataan politis, ngawur SMI ini menghantam para seniornya. Padahal yang kami lihat justru sebaliknya, memprihatinkan sekali," pungkasnya.
Fuad menilai gembar-gembor Sri Mulyani yang mengklaim telah menggalakan reformasi di tubuh Kementerian Keuangan hasilnya nol, malah hal itu dijadikan celah untuk berhutang lagi ke World Bank.
"Ketiga, melihat pukulan yang bertubi-tubi kepada jajarannya dan pribadinya, SMI malah mengambil kesempatan untuk berhutang lagi (biasanya kepada Bank Dunia) untuk membiayai reformasi lebih lanjut di Kemkeu.
Meski reformasi di Kemkeu relatif belum lama dilakukan SMI dengan utangan dari Bank Dunia dan hasilnya organisasi yang semakin mahal (semakin bengkak) dan menghasilkan Gayus dan Rafael.
Dan sekarang mau diprojekkan lagi? Kata orang waras, ampun deh! Makanya lebih tepat SMI mengundurkan diri," tutupnya.[SB]
