Bekas Bupati Meranti, Muhammad Adil kembali bikin heboh setelah dirinya diketahui menggadaikan kantor Pemkab Meranti senilai Rp100 Miliar. Kali ini publik dibuat heboh sebab pegadaian kantor pemerintahan itu disebut-sebut atas restu Sri Mulyani Cs di Kementerian Keuangan.
Setelah nama Kemenkeu diseret dalam kasus penggadaian tersebut, juru bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo buru-buru memberi klarifikasi. Dia menegaskan informasi mengenai persetujuan Kemenkeu atas penggadaian kantor Pemkab Meranti itu adalah berita bohong alias hoaks.
"Kementerian Keuangan membantah telah memberi persetujuan gadai aset milik Pemda Kab Meranti." kata Yustinus dalam sebuah cuitan di akun twitternya @prastow dilansir Populis.id Jumat (21/4/2023).
Justinus menegaskan, pihaknya di Kemenkeu memang sempat berurusan dengan Muhammad Adil, namun kata dia itu bukan soal penggadaian aset milik pemerintah.
"Yang benar, Kemenkeu menyetujui pelebaran defisit Kab Meranti yang akan ditutup dg pinjaman daerah. Pinjaman harus tetap dilakukan secara kredibel, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Surat S-69/MK.7/2022 tertanggal 22 Juni 2022 berikut ini sangat jelas dan tegas," ujarnya.
Yustinus menyebut, tudingan Kemenkeu merestui pegadaian kantor Pemkab Meranti jelas informasi keliru dan menyesatkan, pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini.
"Jadi tidak benar dan menyesatkan jika gadai gedung milik Pemkab Meranti tersebut diketahui dan disetujui Kemenkeu. Ketentuan, mekanisme, tata kelola, dan akuntabilitas pinjaman daerah telah diatur secara jelas," tambah Yustinus.
Yustinus menambahkan, skema pinjaman untuk menutup defisit dilakukan dengan tata kelola yang baik.
"Beberapa Daerah menggunakan skema pinjaman utk menutup defisit dan tetap memperhatikan tata kelola yang baik," tandasnya. [SB]
