Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Beda Sikap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD setelah Selesai Pencoblosan,Sudah Tak Kompak Lagi?

Februari 24, 2024 Last Updated 2024-02-23T23:17:00Z

Hubungan pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jadi sorotan setelah pencoblosan 14 Februari 2024 selesai.


Pasalnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD satu-satunya paslon yang belum tersorot melakukan pertemuan di ruang publik.


Berbeda dengan dua paslon lainnya Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar serta Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


- Setelah Pencoblosan


Ganjar Pranowo langsung terlihat memberikan statement setelah pencoblosan selesai.


Saat itu, Ganjar Pranowo ditanya soal hasil quick count yang menempatkan paslon 03 itu dalam posisi terakhir, Kamis (15/2/2024).


Ganjar menyatakan, belum melihat kekalahan di pilpres karena di luar negeri pasangan Ganjar-Mahfud menang.


Ia meminta agar pendukungnya agar tetap tenang dan tetap mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini.


Ganjar juga mempersilakan para pendukung Ganjar-Mahfud mengumpulkan data terkait adanya kecurangan saat pilpres 2024.


Sementara itu, Mahfud MD baru terlihat 5 hari setelah pencoblosan selesai.


Mahfud MD mengaku dirinya langsung berangkat umrah setelah mencoblos.


- Bantah Renggang


Mahfud MD membantah jika hubungannya renggang di masa akhir kampanye dan pencoblosan.


Mahfud MD mengatakan alasannya tak berkomunikasi selama empat hari dengan Ganjar Pranowo.


"Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umrah jadi ya enggak berkomunikasi," ujar Mahfud MD, Sabtu (17/2/2024) dikutip dari Kompas TV.


"Jadi bukan karena berpisah enggak kompak. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja kan, kapan ketemunya? Jadi empat hari enggak ketemu karena umrah."


Sepulang dari umrah, Mahfud MD mengatakan dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo.

- Beda Pernyataan


Calon Presiden Ganjar Pranowo meminta dua partai pengusungnya yang duduk di DPR RI untuk menggunakan hak angket mereka.


Dua partai itu adalah PDIP dan PPP.


"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).


Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.


Hal itu berbeda dari Mahfud MD soal hak angket.


“Enggak perlu dukungan saya,” kata Mahfud usai menerima kunjungan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).


Menurut dia, mendukung hak angket tidak ada gunanya apabila DPR RI tidak setuju.


“Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak mau,” ujar eks Menko Polhukam itu.


Mahfud juga menyebut, hak angket merupakan urusan partai politik, bukan paslon seperti dirinya.


“Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut di urusan partai,” ujar Mahfud.


“Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai,” ucap dia.

×