Inilah detik-detik Ormas GRIB Jaya milik Hercules lockdown di Bali.
Ormas yang baru saja muncul dan berusaha mengambil simpati warga Bali langsung mendapat penolakan hebat.
Bahkan pemerintah daerah juga dengan tegas menolak keberadaan GRIB Jaya.
Kekuatan adat dan pemangku adat serta pecalang telah menjadikannya GRIB Jaya angkat kaki dari Bali.
Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat Bali adalah semata-mata untuk menyelamatkan adat dan budaya yang telah terbangun damai.
Dan beginilah detik-detik GRIB Jaya milik Hercules angkat kaki dari tanah Bali
Ya, Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dan NTT Bali Bersatu di Kabupaten Tabanan kembali ramai di media sosial.
Pasalnya ormas yang dipentoli Hercules itu pun mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat Bali, termasuk pemerintah Provinsi Bali.
Namun kini Ormas GRIB yang diketahui bermarkas di Desa Adat Sanggulan, Kediri Tabanan Bali itu resmi lockdown atau tidak akan melakukan aktivitas apapun.
Video mengenai hal itu pun sudah ramai di media sosial.
Menurut informasi yang didapat, setelah diketahui ormas tersebut bermarkas di wilayah Desa Adat Sanggulan, pihak desa melakukan pengecekan.
Baca juga: Ritual Nyeleneh Dukun di Area Kuburan Bawa Gadis 20 Tahun, Ternyata untuk Disetubuhi
Mereka diminta untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Tabanan.
Prebekel Desa Banjar Anyar, Tabanan Made Budiana saat dikonfirmasi Selasa 13 Mei 2025 mengatakan ia juga mendampingi pihak desa adat saat membuat video tersebut.
"Saya kebetulan di sana, jadi kami bersinergi dengan pihak desa adat," ujar Budiana.
Pihaknya mengaku, awalnya sempat ramai video ormas GRIB di wilayah Sanggulan, Tabanan.
Setelah ditelusuri oleh pihak desa dan kepala wilayah dari desa diketahui itu berada di perumahan.
"Sebenarnya itu lokasinya di perumahan, dan rumah itu kosong, tapi ada yang disuruh jaga," jelasnya.
Setelah video tersebut ramai di media sosial, pihak desa pun terus bersinergi dan melakukan pendalaman untuk memastikan hal tersebut.
Hingga pada beberapa hari kemarin dimintalah ketua DPC Tabanan GRIB untuk tidak melakukan aktivitas atau me-lockdown-kan diri.
"Jadi pihak desa yang meminta untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah Tabanan. Untuk memastikan dan meyakinkan kemarin kita buat video yang ramai di media sosial," bebernya
Lebih lanjut pihaknya menyebutkan, video klarifikasi tersebut dilakukan di Banjar Sanggulan, yang didampingi langsung oleh pecalang Desa Adat Sanggulan dan Pecalang dari Kabupaten Tabanan.
Kami Tak Butuh Ormas Preman
Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya bicara lantang.
Di tengah banyaknya sorotan aksi premanisme, yang berselimut jubah organisasi kemasyarakatan, Gubernur Koster tak lagi bermain kata-kata.
Koster menyebut langsung, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali.
Momen itu disampaikan Gubernur Koster, saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5/2025).
Di hadapan Kajati Bali, bupati, dan para tokoh adat, Gubernur Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya yaitu desa adat.
“Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Koster dengan nada serius.
“Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” tambahnya.
Gubernur asal Desa Sembiran ini menilai, program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas.
Bale Paruman Adhyaksa, yang berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan. “Ini bukan hanya urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.
Secara tegas, ia juga menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang.
Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalangnya kuat, Bali tak butuh Ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.
Koster menyudahi pidatonya dengan peringatan halus namun tajam. “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," pungkas Gubernur Koster.
Senada dengan Gubernur Bali, Kepala Kejati Bali, Ketut Sumedana, menambahkan bahwa konsep Bale Paruman bukan sekadar simbol.
Ini adalah bentuk nyata revitalisasi hukum adat, yang sudah terbukti menyelesaikan konflik perdata dan sosial dengan cara damai.
"Kalau pidana, tentu ada batasan. Tapi konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pun tak menampik efektivitas pendekatan ini. Ia menyebut, dengan berjalan optimal, sistem ini bisa meredam potensi pelanggaran hukum sejak dini dan menekan angka penghuni lapas. “Ini cermin Bali yang beradab dan dewasa menyikapi konflik,” katanya.
Lebih dari sekadar seremoni, penandatanganan prasasti Bale Paruman Adhyaksa hari itu menjadi sinyal keras dari Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Bali.
Bali bukan tanah subur untuk preman berkedok Ormas. Dengan memperkuat kearifan lokal, mereka bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga martabat budaya.
.jpeg)
