Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut akan melakukan tulis ulang sejarah nasional. Oleh karena itu, PDI-P mengingatkan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk tidak merasa paling benar dalam penulisan ulang sejarah nasional.
Hal tersebut disampaikan Politikus PDI-P, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal kasus pemerkosaan pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Senin (16/6/2025)
“PDI-P akan menulis sejarahnya sendiri. Jadi jangan sok benar sendiri,” ujar Bambang. Dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.
Bambang menekankan kepada Fadli Zon, dalam setiap penulisan sejarah pasti ada subjektivitas. Atas dasar itu, ia mempersilakan Fadli Zon untuk menulis ulang sejarah nasional tanpa merasa menjadi yang paling benar.
“Dalam penulisan ada subjektivitas, jadi jangan selalu merasa benar,” tegas dia.
Apalagi, lanjut Bambang Pacul, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie pernah mengingatkan soal fakta peristiwa yang terjadi di tahun 1998. Di samping itu, Tim Gabungan Pencari Fakta juga telah membenarkan adanya kekerasan seksual pada saat kerusuhan Mei 1998.
Terpisah, Direktur Imparsial Ardi Manto menilai tulis ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan sama sekali tidak pro justicia dan tidak berdasar.
“Kami menilai, penulisan buku sejarah yang potensial mengubur fakta sejarah ini justru menunjukkan karakter pemerintah otoriter ala Orde Baru, yang secara sistematis dan terencana mengubur fakta-fakta pelanggaran HAM,” ujar Ardi.
“Saat ini, pemerintah via Fadli Zon justru hendak mengubur peristiwa yang seharusnya diungkap secara hukum dengan alasan tidak adanya bukti yang lengkap,” ucap Ardi.