Indonesia Pertimbangkan Keluar dari Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak ragu untuk keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila keberadaan dewan tersebut justru lebih banyak menimbulkan mudarat bagi warga Gaza dan Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang mengikuti pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 30 Januari 2026.
“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” ujar Abraham Samad, Ahad, 1 Februari 2026.
Alasan Indonesia Bergabung dengan Board of Peace
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026. Presiden Prabowo menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian tersebut saat menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Menurut Abraham Samad, dalam pertemuan itu Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung, meskipun Abraham tidak mengingat secara detail alasan spesifik yang disampaikan Presiden. Namun, Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat mutlak dan bisa dievaluasi.
Prabowo Akan Libatkan Tokoh Agama
Prabowo juga berencana mengundang tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan besar di Indonesia untuk menjelaskan secara terbuka alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian.
“Prabowo akan mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh organisasi agama terbesar, dan tokoh agama lain untuk menyampaikan secara rinci dan detail alasannya,” kata Abraham.
Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga transparansi dan meredam kekhawatiran publik, khususnya terkait isu Palestina.
Pertemuan Tokoh Nasional di Kertanegara
Pertemuan di Kertanegara berlangsung sekitar 4,5 jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut pertemuan tersebut melibatkan tokoh-tokoh yang kerap dianggap sebagai oposisi pemerintah.
Namun, Abraham Samad menilai istilah oposisi kurang tepat. Ia menyebut para peserta hadir sebagai tokoh sesuai bidang keahliannya.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain:
Siti Zuhro (Peneliti Utama Politik BRIN)
Said Didu (mantan Sekretaris Kementerian BUMN)
Susno Duadji (mantan Kabareskrim Polri)
Dari unsur pemerintah, hadir:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Luar Negeri Sugiono
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
Istana Tegaskan Tidak Ada Istilah Oposisi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menganggap peserta pertemuan sebagai oposisi.
“Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog dan menerima masukan,” ujar Prasetyo di Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026.
