Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dedi, yang akrab disapa KDM, mengaku sedang berada di lapangan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Ciremai.
Ketidakhadiran KDM menjadi perhatian setelah beredar video yang memperlihatkan Presiden Prabowo memeriksa daftar kehadiran kepala daerah dalam Rakornas tersebut. Dalam momen itu, Prabowo secara khusus menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menjelaskan bahwa dirinya memprioritaskan penanganan darurat kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Ciremai. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab).
“Kami sudah berkomunikasi dan melapor via WhatsApp kepada Pak Mensesneg dan Seskab terkait situasi darurat karhutla di Gunung Ciremai yang bersamaan dengan acara pengarahan Presiden,” ujar Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Jumat (23/10/2026).
KDM Klaim Sudah Berkoordinasi dengan Mensesneg dan Seskab
Dedi menegaskan bahwa ketidakhadirannya dalam agenda nasional tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebakaran di kawasan Gunung Ciremai membutuhkan penanganan langsung dan koordinasi lintas instansi agar api tidak meluas ke area hutan lainnya.
Ia mengaku telah menyampaikan laporan melalui pesan WhatsApp kepada Mensesneg dan Seskab mengenai kondisi darurat yang dihadapi petugas di lapangan. Koordinasi itu dilakukan karena penanganan karhutla berlangsung bersamaan dengan jadwal pengarahan Presiden Prabowo.
Persoalan tersebut mencuat setelah perhatian publik tertuju pada momen Presiden menanyakan kehadiran kepala daerah. Namun, Dedi menyampaikan bahwa dirinya tengah menjalankan tugas penanganan bencana di wilayah Jawa Barat.
Kebakaran Gunung Ciremai Berdampak pada 30 Hektare Lahan
Dalam keterangannya, Dedi menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ciremai telah dapat dikendalikan. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare.
Penanganan dilakukan melalui operasi pemadaman terpadu yang melibatkan dukungan udara dan personel di darat. Salah satu langkah yang digunakan adalah water bombing, yakni pemadaman menggunakan helikopter yang menjatuhkan air ke titik-titik kebakaran.
Dukungan helikopter disebut berasal dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Udara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi udara tersebut bertujuan membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan sedikitnya 500 personel gabungan untuk membantu penanganan kebakaran. Petugas melakukan penyekatan api dan mengoptimalkan saluran air alami di kawasan hutan guna menghambat perambatan api.
Pembersihan sampah dan material yang menyumbat saluran juga dilakukan agar aliran air tetap lancar. Langkah tersebut diharapkan membantu proses pemadaman sekaligus mengurangi risiko api menjalar ke area lain.
Pemprov Jabar Duga Kebakaran Dipicu Pembakaran Ilalang
Selain menjelaskan proses penanganan, Dedi mengungkapkan dugaan awal mengenai penyebab kebakaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menduga terdapat pihak yang sengaja membakar semak dan ilalang untuk mempersiapkan lahan menjelang musim tanam pada November.
Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan oleh pihak berwenang. Penentuan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab membutuhkan pemeriksaan serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pemerintah daerah juga menyoroti persoalan lain di kawasan hutan lindung, yakni dugaan pembalakan liar dan pencurian kayu sonokeling. Aktivitas tersebut menjadi perhatian karena berpotensi merusak kelestarian hutan dan memperburuk kondisi lingkungan.
KDM Siapkan Hadiah Rp10 Juta untuk Informasi Pencurian Kayu
Untuk membantu mengungkap dugaan pencurian kayu sonokeling, Dedi menyatakan kesediaannya memberikan imbalan uang secara pribadi kepada masyarakat yang memiliki informasi akurat mengenai pelaku.
Ia menjanjikan hadiah sebesar Rp10 juta bagi warga yang dapat memberikan informasi yang membantu mengungkap kasus tersebut.
“Kami menduga ada yang sengaja membakar ilalang untuk persiapan musim tanam. Selain itu, kami soroti pencurian kayu sonokeling. Bagi masyarakat yang bisa memberikan informasi akurat mengenai pelaku pencurian kayu, saya siapkan imbalan Rp10 juta,” kata Dedi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan membantu aparat menindak dugaan pelanggaran. Informasi yang disampaikan masyarakat tetap perlu diverifikasi agar penanganan perkara dilakukan berdasarkan bukti, bukan sekadar tuduhan.
Penanganan karhutla Gunung Ciremai dan pengawasan terhadap dugaan pencurian kayu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tengah sorotan atas ketidakhadirannya dalam Rakornas TPAKD, Dedi menegaskan bahwa dirinya sedang berfokus pada penanganan darurat di wilayah yang dipimpinnya.(Rhz2797)
