Bersih-bersih lembaga, pemerintah Filipina mem-PHK ratusan polisi berpangkat tinggi.
Langkah itu datang pada Rabu (4/1), dimana ratusan polisi senior di negara itu didesak untuk mengundurkan diri, dengan alasan bahwa pemerintah sedang berusaha membersihkan para petugas yang koruptor, yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
Polisi di Filipina telah melancarkan kampanye anti-narkotika yang kontroverial, yang diluncurkan oleh mantan presiden Rodrigo Duterte dan kini dilanjutkan oleh penggantinya Ferdinand Marcos.
Pada Rabu, Sekretaris Dalam Negeri Benjamin Abalos menegaskan desakannya agar semua kolonel dan jenderal, dengan total mencapai sekitar 300 orang, untuk mundur dari kepolisian. Mereka diminta mundur setelah penyelidikan menemukan adanya 'segelintir' pejabat yang terlibat dalam narkotika.
Sementara diketahui, di negara itu, jumlah pasukan polisi mencapai lebih dari 227ribu orang.
Namun, para polisi yang didesak mundur masih bisa terus bekerja saat catatan mereka dinilai oleh komite beranggotakan lima orang. Mereka yang kemudian dinyatakan bersalah akan memberikan surat pengunduran diri mereka, kata Abalos.
"Jika Anda tidak terlibat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Abalos dalam konferensi pers di markas besar kepolisian nasional di Manila.
"Siapa pun yang tidak mengajukan pengunduran diri mereka akan dipertanyakan," katanya.
Abalos menggambarkan pendekatan kampanye sebagai radikal, dan menyebutnya 'jalan pintas'. Ia membuat pernyataan ini setelah penyelidikan sebelumnya terhadap para petugas yang diduga korup membutuhkan waktu lama dan hanya menghasilkan sedikit hasil.
Keputusan itu, bagaimanapun, tetapi diterima oleh kepolisian. Kolonel Polisi Redrico Maranan, kepala informasi publik untuk pasukan, mengamini itu saat ditanya wartawan, mengatakan bahwa mereka akan mengikuti keputusan para pemimpin politik.
"Karena kami tahu semua ini untuk kebaikan organisasi kami," katanya.
-Satu-satunya cara untuk bersih-bersih-
Ini bukan pertama kalinya tindakan ekstrem seperti itu digunakan untuk membersihkan kepolisian Filipina.
Mantan presiden Fidel Ramos juga pernah menindak keras polisi Filipina pada awal tahun 1990-an. Ketika itu, ia memerintahkan semua petugas yang berusia di atas 56 tahun atau dengan masa kerja lebih dari 30 tahun untuk mengundurkan diri. Akibatnya, kepala kepolisian dan sembilan perwira senior lainnya hengkang.
Sementara kata Abalos, rencana terbaru datang atas rekomendasi kKepala Polisi Jenderal Rodolfo Azurin dan perwira senior lainnya. Nahas, Azurin juga termasuk di antara mereka yang diharapkan mengajukan pengunduran dirinya sementara catatannya diperiksa, ungkap Abalos.
"Ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan barisan pasukan dengan cepat. Sulit untuk berperang ketika sekutumu justru yang akan menembakmu dari belakang," kata Abalos.
Barnaby Lo dari Al Jazeera, melaporkan dari Manila, mengatakan pengumuman terbaru datang menyusul penggerebekan narkoba pada bulan Desember. Saat itu, seorang kepala distrik dari badan penegakan narkoba Filipina dan agennya ditangkap bersama dengan beberapa kilogram metamfetamin.
"Duterte sendiri mengatakan bahwa sepengetahuannya para jenderal polisi di kepolisian nasional Filipina terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal. Abalos mengatakan dengan jelas ada masalah internal di sini dan … roda keadilan di Filipina berputar sangat lambat, jadi ini langkah radikal yang diperlukan.
"Tetapi kelompok hak asasi manusia mengatakan ini merusak sistem peradilan pidana Filipina dan bahwa mereka lebih suka Pengadilan Kriminal Internasional turun tangan dan menyelidiki pejabat publik serta jenderal polisi dan kolonel," ucap Lo.
Dalam enam bulan terakhir, pihak berwenang telah menyita sabu senilai 10 miliar peso (Rp2,7 triliun), termasuk rekor penyitaan 990kg sabu, dengan perkiraan nilai pasaran mencapai hingga 6,7 miliar peso pada bulan Oktober.
Petugas polisi telah membunuh ribuan tersangka pengedar dan pengguna sejak pertengahan 2016, sementara kaya dan berkuasa sebagian besar tidak tersentuh, kata kritikus. [SB]
