Keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan
menghukum KPU agar menunda Pemilu 2024 memantik banyak sorotan publik terutama
para politisi. Mayoritas menilai vonis itu sebagai blunder.
Menkopolhukam
Mahfud MD bahkan menegaskan pemerintah akan melawan keputusan itu secara hukum.
Bahkan, PDIP
melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menyebut ada 'kekuatan besar' di balik putusan
PN Jakarta Pusat menunda pemilu.
"Kita
melihat saudara-saudara sekalian bahwa ada suatu kekuatan besar di balik
peristiwa pengadilan di PN Jakarta Pusat tersebut yang mencoba untuk menunda
pemilu," kata Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (4/3/2023).
Hasto
mengatakan, "kekuatan besar" itu mencoba menggunakan celah hukum
untuk melakukan gerakan inkosntitusional menunda pemilu.
Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga mengkritisi
vonis tersebut. Ia sampai menyebut ada yang tak beres terkait vonis tunda
pemilu.
Istana Harus Bertanggung
Jawab
Disitat dari
laman Warta Ekonomi (media partner Suara.com), pengamat sosial politik
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, ada keterkaitan
erat antara putusan PN Jakarta Pusat itu dengan wacana perpanjangan masa jabatan
presiden yang sebelumnya sempat didengungkan kalangan Istana.
“Putusan
menunda pemilu tersebut jika kita cermati senada atau serupa dengan keinginan
orang-orang Istana,” kata Ubed di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).
Diketahui, PN
Jakarta Pusat mengabulkan seluruh permohonan Partai Prima melawan KPU. Dalam
putusannya, tiga majelis hakim yang mengadili yakni hakim T Oyong (ketua),
Bakri dan Dominggus Silaban (anggota) diyakini banyak kalangan telah melampaui
wewenang.
Ubed menilai
tidak mungkin hakim PN Jakpus yang statusnya kelas IA khusus berani mengadili
perkara yang bukan kompetensinya. Artinya, terdapat faktor yang melatari dan
tak lepas dari upaya pihak-pihak yang gencar menyuarakan penundaan pemilu.
Menurutnya,
Istana harus ikut bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Dia turut menyebut
nama-nama kalangan Istana yang sedari awal militan menyuarakan aspirasi yang
tidak populer di masyarakat.
Menteri
Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil
Lahadalia hingga Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan lingkaran Istana yang
diketahui secara terbuka menyuarakan agenda menunda pemilu.
“Ada semacam
skenario besar agenda menunda pemilu dan perpanjang periode ini karena muncul
berkali-kali lebih dari satu tahun terakhir ini,” kata Ubed.
Presiden Jokowi
turut menjadi sorotan atas gaduh wacana tunda pemilu. Kendati tahapan pemilu
berjalan namun sikap Jokowi yang diketahui dalam rapat kabinet pernah meminta
para pihak menghentikan wacana tunda pemilu menjadi ambigu karena membiarkan
Bahlil hingga Luhut tetap menjabat hingga PN Jakpus mengeluarkan putusan
menggegerkan.
“Bisa juga
disimpulkan bahwa dibelakang orang-orang Istana itu ada sosok yang paling
bertanggung jawab dari narasi yang bertentangan dengan konstitusi dan
nilai-nilai demokrasi itu yaitu Presiden Jokowi,” imbuh dia.[SB]