Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut bermaksud membatalkan semua kontrak keuangan yang tersisa dengan Universitas Harvard.
Kabar tersebut disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah AS kepada AFP, Selasa (27/5/2025).
Dia menuturkan, pemerintah AS akan mengirim surat ke badan-badan federal untuk mengidentifikasi ada kontrak apa saja dengan Harvard.
"Dan apakah kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dialihkan ke tempat lain," kata pejabat tersebut, sebagaimana dilansir AFP.
Langkah tersebut menjadi drama terbaru Presiden AS Donald Trump dalam memaksa universitas bergengsi itu tunduk pada pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Diberitakan sebelumnya, Trump pada Senin (26/5/2025) mengancam akan mengambil dana hibah penelitian senilai 3 miliar dollar AS (Rp 48 triliun) dari Universitas Harvard lalu dialihkan untuk sekolah kejuruan.
Ancaman tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di platform media sosial Truth Social sebagaimana dilansir CNBC.
Sebagian besar dana hibah tersebut dialokasikan oleh Kongres lalu dicairkan oleh Institut Kesehatan Nasional untuk mendanai penelitian biomedis setelah proses permohonan yang panjang oleh masing-masing ilmuwan.
Pekerjaan penelitian tersebut biasanya tidak dilakukan di sekolah kejuruan.
"Saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil dana hibah 3 miliar dollar AS dari Harvard yang sangat antisemit, dan memberikannya kepada sekolah-sekolah kejuruan di seluruh negeri kita," tulis Trump di Truth Social.
Pengumuman tersebut tampaknya tidak merujuk pada pemotongan dana terbaru untuk Universitas Harvard, sebagaimana dilansir The New York Times.
Sebelumnya, pada April, pemerintahan Trump membekukan dana federal sebesar 2,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 37 triliun untuk Harvard.
Pernyataan Trump tersebut disertai dengan unggahan lain yang menuduh Harvard lambat menanggapi permintaan informasi mengenai daftar mahasiswa asing.
Trump mengatakan, pemerintahannya menginginkan Harvard memberikan daftar berapa banyak "orang gila yang radikal dan pembuat onar" yang tidak boleh diizinkan masuk ke AS.
Mahasiwa asing
Sebelumnya, Kementerian Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security (DHS) melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing.
Larangan tersebut tertuang dalam surat ditujukan langsung kepada Presiden Harvard Alan Garber tertanggal 22 Mei 2025 alias Kamis (22/5/2025).
Universitas Harvard lantas melakukan serangan balik atas surat itu dengan mengajukan gugatan pada Jumat (23/5/2025) di Boston.
Pihak universitas menyebut kebijakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi AS, khususnya hak kebebasan berbicara.
Beruntungnya, larangan agar Universitas Harvard menerima mahasiswa asing telah ditangkis melalui putusan sementara dari hakim federal, Allison Burroughs.
Putusan tersebut memberikan waktu dua pekan bagi Harvard untuk membela posisinya dalam persidangan lanjutan pada 27 dan 29 Mei mendatang.
