Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump khawatir terhadap BRICS.
Sikap itu tampak dari pernyataannya yang mengancam mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada negara manapun, termasuk Indonesia, yang mendukung kebijakan anti-AS dari kelompok BRICS.
Ancaman tersebut dilontarkan Trump bertepatan dengan pertemuan tahunan para pemimpin BRICS di Rio de Janeiro.
Adapun, BRICS merupakan aliansi negara-negara dengan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Indonesia sendiri baru bergabung sebagai anggota aktif BRICS tahun ini.
Lantas, apa yang membuat Trump khawatir menghadapi aliansi antara pemerintah itu?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan, setidaknya ada empat faktor yang mengancam posisi Amerika Serikat dan anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris.
Pertama, ekonomi BRICS jauh lebih besar dari G7.
Berdasarkan data-data yang diperoleh Indef, prospek ekonomi BRICS mencapai 38 persen dari ekonomi global.
Saat ini posisinya di angka 35 persen, sementara ekonomi G7 diperkirakan turun menjadi 27,5 persen.
Kekuatan ekonomi BRICS, lanjut Tauhid, mengancam posisi Amerika Serikat dan aliansi blok barat yang kerap menjadi negara adidaya dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.
“Karena kalau kita lihat misalnya data-data yang kita peroleh, ya, data misalnya GDP dan sebagainya, itu kalau BRICS hingga 2029 ya prospek ekonominya itu bisa sampai 38 persen dunia, saat ini posisinya 35 persen, plus ya negara-negara kita dan sebagainya. Bahkan 2029 naik, sementara G7 turun 27,5,” ujar Tauhid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
Kedua, dedolarisasi yang membuat dollar AS kehilangan kekuatannya sebagai sistem mata uang internasional.
Bersamaan dengan itu, BRICS membuat mata uang bersama.
Dipastikan aliansi BRICS bakal menggunakan mata uang bersama saat melaksanakan kerja sama bilateral.
Apalagi, rencananya BRICS menguatkan platform digital settlement atau entitas penyelesaian pembayaran (PSE). Kondisi ini akan menekan dominasi dollar AS.
“Yang ditakutkan Amerika adalah dedolarisasi, dolarisasi ini kan mengancam, ya. Tadinya kan di 2024 itu sekitar 60 persen, lama-lama ini dollar ini menjadi kekuatannya akan turun,” paparnya. “Begitu, apalagi kalau benar-benar sisi pembayaran antar negara BRICS atau lintas negara, ya, tanpa perlu konversi ke dollar itu dilakukan, maka ya dollar akan semakin kurang,” lanjut Tauhid.
Untuk Indonesia, Bank Indonesia dan The People's Bank of China (PBOC) baru saja memperbarui perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal.
Perjanjian ini disebut Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng.
Masa berlakunya dimulai pada 31 Januari 2025 dan berlangsung selama lima tahun.
Ketiga, keberadaan New Development Bank (NDB), atau BRICS Development Bank.
Sebuah lembaga perbankan multilateral yang dioperasikan BRICS sebagai lawan dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Pendanaan NDB bagi anggota negara BRICS per tahunnya bisa di angka 2,8-3 miliar dollar AS.
Dengan bantuan pembiayaan bernilai jumbo ini, maka mengancam posisi Bank Dunia dan IMF yang berada di bawah Presiden AS.
“Itu sedikit banyak bantuan-bantuan itu bisa menggantikan peran-peran organisasi internasional di bawah presiden Amerika, seperti IMF dan World Bank, dan sebagainya. Saya kira ini yang bantuan NDB yang bisa mempengaruhi, begitu ya,” beber Tauhid.
Lebih jauh, BRICS lewat NDB memiliki mekanisme keuangan lewat Pengaturan Cadangan Kontinjensi atau Contingent Reserve Arrangement (CRA).
Keberadaan lembaga ini untuk memberikan dukungan keuangan bagi anggota yang menghadapi tekanan likuiditas global atau kesulitan neraca pembayaran.
CRA menjadi jaring pengaman keuangan bagi negara-negara BRICS dan mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga keuangan internasional, seperti IMF.
Tauhid mengatakan, nilai Contingent Reserve Arrangement mencapai 100 miliar dollar AS.
“NDB ini juga punya Contingent Reserve Arrangement sebesar 100 miliar dollar, itu kan sebagai dukungan untuk pembayaran negara di anggota BRICS, pasti itu mengganggu (AS),” lanjutnya.
Keempat, perdagangan intra-BRICS atau transaksi perdagangan barang dan jasa.
Tauhid mengatakan sistem ini membuat anggota BRICS melepaskan ketergantungannya pada komoditas unggulan milik AS dan anggota G7.
Misalnya, pangan, farmasi, besi, baja, elektronik, dan energi.
“Nah terakhir adalah intratrade, nih. Kalau kita lihat intra trade pasti besar sekali, gitu ya, terutama India dan China sebagai negara yang kuat dari konsumsi. Itu akan bisa semakin kuat ada produk-produk yang bisa melepaskan ketergantungan negara maju, misalnya pangan, farmasi, besi, baja, elektronik, dan energi,” ucapnya.
