Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyoroti langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait transfer keuangan daerah.
Dalam acara Depok Literacy Fest, Rocky menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Kritik itu disampaikan lewat pernyataannya yang menohok, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Pemkot Depok dan dilansir Kompas.tv, Rabu (5/11/2025).
“Saya kritik Pak Purbaya bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat,” ujar Rocky.
Menurutnya, kebijakan pemangkasan atau penahanan anggaran daerah yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai narasi kebijakan yang disampaikan Purbaya tidak sejalan dengan semangat sosialisme yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Rocky juga menolak alasan pemerintah yang menyebut banyak kepala daerah menaruh dana transfer di perbankan demi bunga.
“Kalau memang kepala daerah salah, hukum kepala daerahnya. Jangan rakyat yang dikorbankan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rocky menyoroti ketimpangan kemampuan fiskal antar-daerah di Indonesia. Ia menyebut hanya empat kabupaten yang bisa bertahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bantuan dana pusat, yakni Gianyar, Badung, Banyuwangi, dan Bekasi.
“Kesalahan Pak Purbaya adalah menganggap semua daerah punya kemampuan yang sama. Padahal hanya segelintir yang bisa mandiri,” lanjutnya.
Purbaya Balas Kritik dengan Tenang: “Habisin Duit, Tapi dengan Benar”
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara dalam rapat bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).
Ia mengakui bahwa kebijakannya memang memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah. Namun, menurutnya, langkah itu bukan soal ketidakpercayaan, melainkan upaya mendorong efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi kerja yang benar lah. Habisin itu duit, manfaatkan maksimal uang yang ada,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar mengendap di kas pemerintah. Ia bahkan melakukan apa yang ia sebut sebagai “safari anggaran” untuk meninjau langsung serapan belanja kementerian.
“Ada yang bilang saya intervensi. Padahal saya cuma tanya: program Anda apa? Habisin uangnya, apa yang bisa saya bantu?” jelasnya.
Menurutnya, uang publik yang tidak digunakan sama saja dengan menyia-nyiakan peluang ekonomi.
“Kalau uangnya nganggur, saya tetap bayar bunga. Ekonomi juga enggak jalan. Jadi kita nyusahin diri sendiri,” tambahnya.
Meskipun gaya kepemimpinannya yang tegas kadang membuat sebagian pejabat merasa tidak nyaman, Purbaya menilai hal itu wajar dalam menjalankan tanggung jawab besar sebagai pengelola keuangan negara.
“Tugas saya memastikan uang rakyat dipakai dengan benar. Kalau itu bikin sebel, ya biar saja,” ucapnya sambil tersenyum.
Purbaya menutup pernyataannya dengan pesan keras namun bermakna:
“Habisin itu duit, tapi dengan benar. Karena yang kita kelola ini bukan uang saya, bukan uang Anda, tapi uang rakyat. Dan uang rakyat itu harus bekerja.”
