Sebanyak sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dihentikan sementara operasionalnya setelah menyajikan kelapa utuh dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa.
Keputusan tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi pelajar.
9 dapur MBG di Gresik kena suspend
Sembilan SPPG yang mendapat sanksi tersebut berada di sejumlah kecamatan di Gresik, di antaranya wilayah Sidayu, Dukun, Ujungpangkah, dan Balongpanggang.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, mengatakan penghentian sementara ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pengelola dapur MBG.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut menu makanan, tetapi juga kebersihan dapur, proses distribusi makanan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
Washil yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Gresik mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar lebih cermat dalam menjalankan program tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa aspek keamanan pangan dan sensitivitas terhadap isu yang berkembang di masyarakat juga harus menjadi perhatian.
DPRD: Menu MBG tidak boleh asal-asalan
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menilai langkah BGN memberi sanksi kepada sembilan dapur tersebut sudah tepat.
Ia menekankan bahwa setiap SPPG sebenarnya sudah dilengkapi tenaga ahli gizi serta standar pelayanan kesehatan yang wajib dipatuhi.
Karena itu, menurut Mujid, pengelola dapur tidak boleh menyusun menu secara sembarangan. Selain kualitas menu, kondisi dapur juga harus higienis, mulai dari penyimpanan bahan makanan hingga proses penyajian kepada siswa.
Ia berharap seluruh SPPG di Gresik dapat menjalankan amanah program MBG dengan baik sehingga tujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah dapat tercapai.
BGN: Alasan permintaan siswa tidak bisa dibenarkan
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menilai pemberian kelapa utuh menunjukkan kurangnya kehati-hatian pengelola dapur.
Menurutnya, polemik mengenai menu serupa sebenarnya sudah pernah muncul di beberapa daerah dan semestinya menjadi pelajaran bagi pengelola SPPG.
Nanik juga menegaskan bahwa alasan pengelola yang menyebut menu tersebut diberikan karena permintaan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran.
Setiap dapur yang menjadi mitra program MBG tetap wajib mematuhi pedoman operasional serta standar menu yang telah ditetapkan oleh BGN.
Operasional dihentikan sejak 14 Maret
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyatakan bahwa sembilan dapur tersebut telah dihentikan sementara operasionalnya sejak 14 Maret 2026.
Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pengelola dapur MBG di berbagai daerah agar lebih disiplin mengikuti standar program, sehingga makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman, layak konsumsi, dan bernutrisi.
