Bataranews– Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai penanganan bencana oleh pemerintahan saat ini masih cenderung reaktif baru bergerak setelah bencana terjadi. Pola tersebut diperingatkan dapat mengubah bencana alam menjadi bencana kebijakan yang lebih besar dampaknya.
Penanganan Masih Reaktif, Berisiko Jadi Bencana Kebijakan
Menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau, Efriza menegaskan pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan anggaran dan bertindak setelah bencana melanda. Jika hanya bersikap reaktif, upaya penanganan justru berpotensi menjadi malapetaka tersendiri.
"Yang terjadi adalah upaya pasca terjadinya bencana. Ini bisa menjadi malapetaka: dari bencana menjadi bencana kebijakan," ujarnya.
Karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan dilintasi tiga lempeng besar, mitigasi semestinya dijadikan prioritas utama bukan sekadar penanganan setelah dampak meluas.
Anggaran, Koordinasi, dan Edukasi Diperlukan Sejak Awal
Efriza menyarankan anggaran mitigasi diperbesar jauh sebelum bencana terjadi. Dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk lima hal utama: pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, penguatan koordinasi pusat–daerah, penyelarasan kerja sama antarlembaga seperti BNPB dan BMKG, serta peremajaan alat pendeteksi bencana.
Ia juga menyoroti pentingnya memperhitungkan faktor seperti arah angin dalam mitigasi erupsi, agar antisipasi tidak hanya berfokus di sekitar lokasi gunung api saja. Komunikasi publik pun harus transparan, edukatif, dan disampaikan sebelum bencana terjadi, sehingga masyarakat tidak mudah panik atau terjebak informasi tidak benar.
Tiga Kunci Agar Kepercayaan Publik Tetap Terjaga
Ada tiga hal yang harus dipegang pemerintah dalam menangani situasi darurat, yaitu transparansi, kecepatan, dan ketepatan. Kegagalan mitigasi tidak boleh diikuti keterlambatan penanganan pascabencana, karena justru fase itu paling rentan menambah jumlah korban.
Efriza juga mengingatkan agar bencana tidak dijadikan komoditas politik. Respons pemerintah seharusnya menunjukkan kepedulian dan kehadiran negara, bukan sekadar alat politik.
Bencana Jadi Ujian Kepemimpinan, Koordinasi Kabinet Dipertanyakan
Rentetan bencana yang terjadi dinilai menjadi ujian nyata bagi kapasitas pemerintahan. Efriza juga menyoroti bahwa koordinasi antarmenteri belum berjalan optimal, sementara sikap terlalu mempercayakan urusan kepada masing-masing menteri tanpa pengendalian pusat dinilai masih menjadi kelemahan. Presiden diharapkan mempertegas arah kebijakan, visi, dan kerja sama antarlembaga secara menyeluruh.
Kesimpulan
Penanganan bencana bukan sekadar urusan teknis, melainkan tolok ukur kepemimpinan dan legitimasi pemerintah. Negara harus hadir jauh sebelum bencana terjadi — melalui mitigasi matang, anggaran pencegahan, edukasi, dan koordinasi yang terjalin erat — bukan baru bergerak saat kerugian sudah terlanjur terjadi.
